KA Makassar-Parepare: Proyek Akan Ditenderkan Pada Bulan Oktober

Sumber: kumparan.com

Dilansir dari pwc.com (23/3/18), Kementerian Perhubungan berencana akan membuka tender pembangunan infrastruktur kereta api Makassar – Parepare pada Oktober tahun ini.

Saat ini masuk tahap market sounding untuk Makassar – Parepare. Rencananya ada beberapa bagian [dari proyek] yang akan ditawarkan kepada perusahaan swasta. Rencananya proyek ini akan ditangani dengan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP), atau lebih tepatnya, skema pembayaran ketersediaan (AP) dengan nilai diperkirakan Rp300 miliar per tahun dan masa konsesi selama 20 tahun.

Skema AP digunakan karena dianggap cukup menarik bagi investor. Dalam proyek ini, bagian kerja perusahaan swasta di bawah skema PPP akan bergantung pada penyediaan infrastruktur kereta api, termasuk jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Namun, tender untuk fasilitas seperti peralatan persinyalan, instalasi listrik, dan peralatan telekomunikasi tidak akan diadakan pada bulan Oktober. Pembangunan jalur kereta api Makassar – Parepare yang membentang sejauh 145 kilometer dari Kota Makassar ke Kota Parepare merupakan tahap awal pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi.

Upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan kereta api berlangsung pada tahun 2014. Proyek kereta api Trans-Sulawesi diperkirakan akan mencapai 2.000 kilometer panjangnya mulai dari Makassar hingga Manado.

Kementerian Perhubungan rencananya akan bermitra dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk merancang skema yang tepat untuk memikat perusahaan swasta ke dalam proyek perkeretaapian Makassar – Parepare. Rencananya proyek itu juga akan ditawarkan kepada investor dari India.

Selain sarana dan prasarana, Kementerian Perhubungan rencananya juga akan menempatkan pengoperasian kereta api untuk tender, sehingga operasi yang sering dilakukan oleh PT KAI kini dapat dilakukan perusahaan swasta.

Hal ini untuk menciptakan persaingan. Demikian pula, investor tidak selalu bank, tetapi siapa pun yang memiliki uang dapat melakukan investasi.

Menanggapi rencana Kementerian, pengamat transportasi di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)menilai rencana tersebut telah mencerminkan esensi dan semangat UU No. 23/2017 tentang Perkeretaapian yang benar-benar mendorong multi-operasi. Multi-operasi dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada entitas bisnis untuk bertindak sebagai penyedia fasilitas kereta api atau operator kereta api.

Jadi, [kita] tidak hanya mengandalkan KAI. Multi-operasi ini dapat diwujudkan dalam MRT (mass rapid transit) dan LRT (light rail transit) DKI Jakarta.

Namun, melihat situasi saat ini, sepertinya baru ada beberapa entitas bisnis yang memiliki kapasitas seperti itu. Selain itu, kendala lain termasuk kurangnya keterampilan teknis, sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan juga perlu dipertimbangkan. Multi-operasi akan lebih kecil kemungkinannya dicapai jika proyek yang ditawarkan tidak menunjukkan potensi keuntungan seperti proyek kereta api di luar Jawa, termasuk di Sulawesi.

Berikan Komentar