PT Vale Sorowako, Sulawesi Selatan-Sejarah dan Perkembangannya Kini

Sumber: qerja.com

PT Vale Sorowako, Sulawesi Selatan (dulunya bernama PT Inco) adalah proyek penambangan dan pengolahan nikel yang didirikan oleh Kontrak Kerja (CoW) yang ditandatangani dengan pemerintahan Soeharto pada tahun 1967 berdasarkan undang-undang pertambangan tahun 1967. Soeharto membuka pabrik pengolahan pada tahun 1976. Kontrak awal adalah dengan International Nickel of Canada (Inco), yang dibeli oleh Vale of Brazil pada tahun 2008. Pada tahun 2011, nama anak perusahaan Indonesia telah diubah menjadi PT Vale. Perusahaan ini sekarang 59,73 persen dimiliki oleh Vale Canada; 20,09 persen oleh penambangan Sumitomo Metal; dan 21,8 persen dimiliki publik sebagai hasil dari divestasi saham.

Pada tahun 2014 Vale adalah investor asing pertama yang menegosiasikan kembali Kontrak Karya dengan pemerintah dengan izin penambangan (IUP), sesuai dengan undang-undang tahun 2009. Ini termasuk mengurangi area konsesi menjadi 118.435 hektar dari sebelumnya 190.510; meningkatkan royalti yang dibayarkan dari 0,9 hingga 2 persen, naik lebih lanjut 3 persen jika harga nikel naik ke tingkat yang ditetapkan; dan kesepakatan untuk melepas 20 persen lebih saham ke pihak Indonesia dalam waktu lima tahun. Mereka dapat memperpanjang IUP untuk dua periode sepuluh tahun selanjutnya setelah masa Kontrak Karya (2015) – yaitu, hingga 2035.

Proyek ini sempat dirundung konflik dengan masyarakat setempat terkait ‘ganti rugi’ (penjualan tanah dengan harga pasar yang ada) dan membayar hanya untuk tanah budidaya permanen saja. Tidak ada pertimbangan diberikan untuk mengkompensasi lahan hutan yang disediakan untuk lading (ladang kering), berburu, termasuk untuk produk yang dapat diperdagangkan seperti damar dan rotan.

Masyarakat pribumi mencari kompensasi yang termasuk akses istimewa ke pekerjaan dan layanan seperti air bersih dan listrik, serta akses ke sekolah dan rumah sakit. Kebutuhan akan hal ini dirasakan mendesak. Sebelum desentralisasi, Sorowako berada di daerah terpencil di Luwu yang luas dengan koneksi transportasi yang relatif tidak baik. Selain itu, kabupaten tidak menerima pendapatan dari mineral, hanya dari pasir dan kerikil, (diistilahkan dengan ‘Galian C’) dengan semua pajak dan royalti lainnya dari penambangan yang mengalir ke pusat.

Ruang politik yang diciptakan oleh reformasi membesarkan hati masyarakat pribumi Sorowako untuk menyalurkan aspirasi untuk pengakuan atas kehilangan tanah dan mata pencaharian. Bagaimana setelah adanya desentralisasi? Pemecahan distrik besar Luwu menjadi tiga kabupaten dan kotamadya adalah contoh di mana pemekaran (pembagian unit administratif) bagian dari solusi. Ditambah dengan UU 25/1999 tentang desentralisasi keuangan, tambang nikel sekarang menyediakan aliran sumber daya yang tetap kepada pemerintah kabupaten Luwu Timur.

Berikan Komentar