Mengenai Putusan Walikota Makassar Non Aktifkan 15 Camat Serempak, Simak Ulasan Ini !

Sumber: Indoplaces.com

Terkait dengan putusan yang dikeluarkan walikota Makassar, yang melakukan penggantian 15 camat di wilayah kerja Kota Makassar, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan pernyataan.

Dalam sebuah jumpa pers, Pj Gubernur Sulsel, mengeluarkan pernyataan,”dalam hal ini, pemberhentiaan atau tindakan non job untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan”.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan,”memang dari ke 15 itu ada 5 diantara camat itu, yang kelimanya sudah mengundurkan diri sebelum diberhentikan, wajar terkena putusan (pemberhentian) itu. Tetapi 10 sisanya, harus diperiksa dulu, dewan kode etik yang semestinya lakukan itu”, dilansir dari sulselsatu.com (2018/06/11) dan makassar.tribunnews.com (2018/06/07).

Untuk diketahui bersama. Sebelumnya walikota Makassar, memang telah mengeluarkan perintah pemberhentian untuk 15 camat di wilayah kerjanya, Kota Makassar.

Pemberhentian ini, menyusul perkara pengakuan ada masalah dari para camat ke Polda Sulawesi Selatan. Pengakuan ini, berujung pada BAP di kepolisan yang seterusnya diduga berbuntut dicopotnya ke 15 orang camat dari berbagai kecamatan di lingkungan kota Makassar.

Terkait dengan perkara itulah, Pj Gubernur Sulawesi Selatan, akhirnya mengeluarkan pernyataan tersebut.

Mutasi Non Job atau lebih tepatnya pemberhentian dari jabatan untuk ke-15 orang camat di kota Makassar yang dilakukan walikota ini cukup mengagetkan. Pasalnya, dengan jumlah 15 orang, sebenarnya jumlah ini kurang lebih sama dengan jumlah seluruh kecamatan untuk seluruh wilayah Kota Makassar.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut tentang tindakan walikota Makassar ini Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, mengaku telah membentuk tim khusus sebagai upaya untuk mengecek keabsahan sekaligus alasan tindakan walikota Makassar tersebut.

Terkait dengan pembentukan tim itu, Pj Gubernur Sulsel menyatakan, “seorang Kepala Daerah, semestinya melakukan tindakan dengan tetap berpegang teguh pada regulasi yang telah ditetapkan, sekaligus juga Undang-Undang. Ini agar roda Pemerintahan tetap berjalan dengan lancar”.

Berikan Komentar